Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024, menilai ada pihak yang ingin mengubah reformasi di Indonesia. Sesudah 25 tahun reformasi di Indonesia maka perlu menjaga kedaulatan negara dengan penuh perjuangan.

“Di reformasi ini, mana yang perlu dipertahankan?. Maka jika ada yang punya ide untuk mengubah reformasi, kita harus hentikan,” kata Anies Baswedan dalam pidato nasional di Senayan, Jakarta, Minggu ( 21/5) /2023

Anies memaparkan masyarakat harus mewaspadai ketika beberapa pejabat tinggi berusaha mengubah perjuangan reformasi selama ini. Menurutnya, permasalahan di daerah perlu diselesaikan di daerah untuk menjaga reformasi.

Anies menilai jika masalah daerah ditangani oleh pemerintah pusat akan mempersulit masa depan daerah. “Kalau ada pejabat yang mencoba menggeser, jangan biarkan. Sebab ini sama saja dengan menaikkan suhu air,” jelasnya.

“Maka harus diselesaikan di daerah, sehingga diberikan solusi. Karena jika dibawa ke pusat bisa mempersulit masa depan di daerah,” imbuhnya. Oleh sebab itu, Anies menyebut jika memenangkan Pilpres 2024, ia akan berkomitmen membangun pemerintahan sesuai UUD 1945.

“Selanjutnya kita harus beriktikad bahwa negara yang dibuat merupakan pemerintahan yang mempunyai semangat yang ada di UUD 1945, bagaimana rakyat memperoleh kemerdekaan yang sejati?” imbuhnya.

Sebagai calon calon presiden dalam pemilihan 2024, Anies Baswedan sudah menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi. Dia memahami bahwa reformasi merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan semua elemen bangsa.

Dengan memprioritaskan pemberantasan korupsi, memperkuat otonomi regional, membatasi kekuatan, dan menolak fungsi ganda Abri, Anies Baswedan berharap untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia.

sejauh ini, implementasi otonomi regional belum sepenuhnya berhasil, terutama dalam hal pengembangan yang adil antara satu wilayah dan lainnya. Anies Baswedan berkomitmen untuk meningkatkan otonomi regional, memberikan dukungan yang lebih besar untuk daerah yang dikembangkan dengan buruk, dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat tidak merusak kepentingan regional.