Erick Thohir Hingga Sri Mulyani ke Kantor Menko Airlangga Bahas Subsidi BBM
Pemerintah melakukan rapat terkait pembahasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekira pukul 16.30 hari ini. Hingga pukul 17.00, sudah ada tiga menteri datang ke kantor Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Silaturahmi menteri BUMN sama menko (perekonomian), tadi kan habis rapat MRT, Garuda," ujar Menteri BUMN Erick Thohir ketika tiba di kantor Menko Airlangga sekira pukul 16.45.
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif yang datang bersamaan dengan Erick Thohir, dan Sri Mulyani tidak memberikan tanggapan saat datang. Diberitakan sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Solar dan Pertalite pada pekan depan.
Hal tersebut, lantaran subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun telah membebani APBN. Untuk itu, Luhut meminta masyarakat untuk bersiap siap jika pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. "Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, itu kita harus siap siap," kata Luhut saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (21/8/2022).
Selanjutnya, Luhut juga telah meminta timnya untuk membuat modelling kenaikan inflasi. "Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini," jelas Luhut. Lebih lanjut, Luhut mengatakan, kebijakan yang akan diambil pemerintah berdasarkan kalkulasi yang matang.
"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ucap Luhut.